Catatan Ketua PWRI Kota Cirebon
Saya, sebagai Ketua PWRI Kota Cirebon, merasa perlu menuliskan catatan ini setelah melakukan kunjungan investigasi ke Shelter Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon.
Apa yang saya lihat sungguh memprihatinkan. Bangunan yang berada di bagian belakang kantor Dinas Sosial kota Cirebon, dibangun dengan anggaran rakyat hampir Rp 900 juta itu kini terbengkalai. Di depan bangunan, hanya ada sisa bungkus nasi yang berserakan. Tidak ada penjaga. Tidak ada tanda-tanda pengelolaan yang layak. Kran air di kamar mandi dibiarkan terbuka, pemborosan air terus terjadi, sementara bagian atap banyak rusak karena bocor dalihnya bangunan itu masih milik Dinas DPUTR kota Cirebon karena belum ada serah terima, bayangkan 3 tahun belum diserah terimakan ?
Ironisnya, dalam kunjungan hari itu saya justru menemukan papan pengumuman proyek rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dengan nilai Rp195 juta justru dipasang di belakang gedung dan terkesan tersembunyi, seakan sengaja agar publik tidak mudah melihatnya. Seakan-akan transparansi hanya slogan, bukan kewajiban.
Ketika saya berbincang dengan pihak Dinas Sosial, mereka mengatakan belum ada serah terima dari DPUTR, sehingga mereka merasa “tidak memiliki”bangunan tersebut. Mereka juga mengaku belum punya tim medis untuk mengoperasikan shelter. Dengan kata lain, disini saya melihat tidak ada rasa tanggung jawab nyata dari instansi instansi terkait.
Pertanyaannya: apakah urusan rakyat bisa diselesaikan hanya dengan kalimat “belum diserahterimakan”? Bukankah anggaran sudah digelontorkan, gedung sudah berdiri, dan rakyat sudah membayar lewat pajak?
Lebih mengherankan lagi, ketika saya menemukan data pengeluaran Dinas Sosial sepanjang tahun 2024, fakta menyebutkan : data menunjukkan pengeluaran Dinas Sosial Kota Cirebon untuk belanja makan minum dan rapat sangat fantastis. Dari dokumen yang berhasil dihimpun, terdapat belanja konsumsi mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah dalam berbagai pos kegiatan.
Beberapa contohnya:
– Rp 91,8 juta hanya untuk belanja makan minum rapat Dinas Sosial (paket 22).
– Rp 76,45 juta untuk rapat pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
– Rp63,8 juta untuk rapat peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dan belasan hingga puluhan juta rupiah lainnya tersebar di pos rapat koordinasi, evaluasi kinerja, hingga kegiatan bimbingan sosial.
bahwa belanja makan minum dan rapat mencapai angka yang fantastis. Ada paket senilai puluhan juta di saat shelter dibiarkan seperti gudang kosong, para pejabat justru sibuk menganggarkan makanan dan minuman untuk rapat, pertanyaannya uang siapa yang mereka hamburkan itu ?
Miris memang, saat ini rakyat Cirebon sedang dibebani wacana kenaikan pajak hingga 1.000 persen. Rakyat diminta berkorban lebih, tetapi ternyata uangnya justru selama ini dihambur – hamburkan untuk proyek mangkrak dan rapat mewah.
Catatan ini bukan sekadar kritik, melainkan alarm. Shelter PMKS bukan sekadar bangunan, tapi simbol empati negara terhadap mereka yang rentan. Ketika negara gagal menghadirkan tempat perlindungan yang layak bagi masyarakat, artinya negara telah gagal menjaga martabat manusia.
Saya menyerukan kepada Pemerintah Kota Cirebon, DPRD, dan lembaga terkait: lakukan audit menyeluruh, buka transparansi anggaran, dan hentikan pemborosan. Rakyat bukan sapi perah. Pajak bukan untuk dipakai berpesta rapat, melainkan untuk menyejahterakan masyarakat.
Dan kepada sesama wartawan, mari kita jangan diam. Fakta ini harus kita kawal, kita suarakan, agar pemerintah sadar bahwa publik tidak buta.
Raden Kemal
Ketua PWRI DPC Kota Cirebon
