STRATEGINEWS.id, Jakarta – Bupati Panti Sudewo, mungkin menjadi satu-satunya bupati yang menjabat paling singkat. Belum genap satu bulan menjabat sebagai bupati, masyarakat Pati meminta Sudewo untuk mengundurkan diri atau dilengserkan secara paksa, sebagai buntut dari kebijakannya menaikkan pajak PBB hingga 250 persen.
Mensikapi dinamika politik yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, sejumlah fraksi DPRD Pati menyampaikan pandangan masing-masing soal alasan perlunya pansus dibentuk.
Ketua fraksi PKS, Narso mengatakan, Sudewo acap kali bikin polemik yang memicu keresahan, seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.
“ Pengisian Direkrut Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.
Pandangan senada juga disampaikan anggota DPRD dari Partai Demokrat Joni Kurnianto. Menurut Joni, selama kepemimpinan Sudewo, sudah terlalu sering terjadi kegaduhan.
“ Hak angket untuk Bupati karena sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi,” ucapnya lantang.
Sementarai Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan hak angket untuk memastikan pemerintah transparan untuk berjalan yang kondusif di Pati Bumi Mina Tani. Fraksi PKB Mahdun juga menyoroti bahwa Bupati Sudewo tidak berpihak kepada masyarakat.
“Proses penetapan terkait kenaikan pajak PBB yang dilakukan, meskipun dibatalkan, efek menimbulkan kegaduhan saat ini,” ujar Mahdun.
“Sehingga pemerintahan dapat berhati-hati melakukan kebijakan,” lanjut dia.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
“Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelasnya.
Diketahui, puluhan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya karena dinilai arogan.
Aksi tersebut berlangsung di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).
Demo semakin memanas saat massa membakar mobil provos milik Polres Grobogan.
Polisi mencoba menghalau massa agar tidak anarkis dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water canon, membuat massa berlarian dan sebagian berlindung di Masjd Agung Baitunnur.
Baru sekitar pukul 12.00 WIB, Sudewo keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk, karena situasi tidak kondusif.
Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pendemo.
Aksi demo besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.
Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran.
Meski belakangan Sudewo sudah meminta maaf soal pernyataannya itu dan membatalkan kenaikan PBB, massa yang terlanjur marah tetap menggelar demonstrasi.
Sudewo baru menjabat sejak dilantik 18 Juli 2025. Namun kurang dari sebulan memimpin Pati, sudah menghadapi gelombang penolakan akibat kebijakannya, dan mendesaknya untuk mundur dari jabatannya.
Editor: Jagad N
